Cara Perhitungan Kompensasi PHK dan Alasan dilakukannya PHK

Akhir-akhir ini sering kita membaca di media elektronik maupun media cetak tentang maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di negara kita tercinta ini. Apalagi kita yang bekerja di dunia tambang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) semenjak tahun 2014 lalu. Perusahaan yang melakukan PHK wajib untuk memberikan kompensasi berupa uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk mengingatkan kembali atau menyegarkan kembali ingatan kita bersama saya akan mencoba membahas ini sebisa mungkin, meskipun saya bukan orang hukum atau masih awam hukum.
Alasan dilakukannya PHK Beserta Kompensasi yang Diterima
Gambar : Contoh Alasan dilakukannya PHK Beserta Kompensasi yang Diterima
Konsep dasarnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dibagi dalam 2 jenis yaitu PHK sukarela atau PHK tidak sukarela. PHK sukarela merupakan pengunduran diri pekerja tanpa paksaan dan tekanan dapat terjadi karena maa kontrak habis, tidak lulus masa percobaan, telah memasuki pensiun dan pekerja meninggal dunia. Sedangkan PHK tidak sukarela merupakan PHK yang terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pihak pekerja.

Alasan, Kompensasi dan Dasar Hukum PHK

Berikutnya saya akan memaparkan berbagai alasan dilakukannya PHK dan kompensasi yang didapatkan oleh pekerja berdasarkan undang-undang no. 13 tahun 2003 yaitu:

  1. Mengundurkan diri tanpa tekanan, berhak atas kompensasi UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 162.
  2. Tidak lulus masa percobaan, tidak berhak mendapatkan kompensasi. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 154.
  3. Selesainya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tidak berhak mendapatkan kompensasi. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 154 bagian b.
  4. Pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan, berhak atas kompensasi 1xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 161.
  5. Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha, berhak atas kompensasi 2xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 169.
  6. Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan), berhak atas kompensasi 1xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 153.
  7. PHK massal karena perusahaan rugi atau force majeure, berhak atas kompensasi 1xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 164 ayat 1.
  8. PHK massal karena perusahaan melakukan efisiensi, berhak atas kompensasi 2xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 164 ayat 3.
  9. Peleburan, penggabungan dan perubahan status perusahaan dimana pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja, berhak atas kompensasi 1xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 163 ayat 1.
  10. Peleburan, penggabungan, perubahan status perusahaan dimana pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja, berhak atas kompensasi 2xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 163 ayat 2.
  11. Perusahaan pailit, berhak atas kompensasi 1xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 165.
  12. Pekerja meninggal dunia, berhak atas kompensasi 2xUP + 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 166.
  13. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut, berhak atas kompensasi UPH dan uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 168.
  14. Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja (setelah 12 bulan), berhak atas kompensasi 2xUP + 2xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 172.
  15. Pekerja memasuki masa pensiun, kompensasi yang didapatkan opsional. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 167.
  16. Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan (setelah 6 bulan), berhak atas kompensasi 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 160.
  17. Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah, berhak atas kompensasi 1xUPMK + UPH. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 160.

Perhitungan Kompensasi PHK

Sedangkan untuk perhitungan uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 1-5 adalah sebagai berikut:
Ayat (1):
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Ayat (2):
Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
Ayat (3):
Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
Ayat (4):
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Ayat (5):
Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai perhitungan kompensasi PHK beserta alasan yang melatarbelakangi PHK terjadi. Semoga kita semua tidak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ini dalam waktu dekat ini apalagi dijaman ekonomi yang sedang sulit ini.

Referensi:
undang-undang no. 13 tahun 2003
hukumonline[dot]com.

Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()